May 28

Pengaruh Ketersediaan Tenaga Perpustakaan Terhadap Layanan Perpustakaan

Makalah : Pengaruh Ketersediaan Tenaga Perpustakaan Terhadap Layanan Perpustakaan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat-NYA, sehingga Penulis dapat menyusun makalah ini, yang membahas mengenai “ Pengaruh Ketersediaan Tenaga Perpustakaan Terhadap Pelayanan Perpustakaan di Unit Perpustakaan IPDN Kampus NTB”.

Makalah ini dibuat untuk melaksanakan salah satu tugas pokok Pustakawan, yaitu pengembangan profesi kepustakawanan sesuai dengan Undang undang Nomor 43 Tahun 2007, PERMENPAN RB Nomor 9 Tahun 2014, PERBER KAPERPUSNAS RI dan Kepala BKN RI Nomor 8 Tahun 2014 dan Nomor 32 Tahun 2014.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan makalah ini. Penulis menyadari bahwa pembuatan makalah ini masih jauh dari kata sempurna, maka sangat diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai kalangan. Semoga bermanfaat bagi pembelajaran dan pengembangan lingkungan sosial pustakawan dimanapun berada. Terimakasih.

Mengetahui :

Praya, 28 Mei 2017

Kepala Unit Perpustakaan,

Pustakawan,

 ttd

ttd

Muh. Muaidi, M.Pd.

Nip.196412311987021006

I Wayan Wijanaraga, AP.

Nip. 197209211993111001

Daftar Isi

Halaman

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR                                                                                            i

DAFTAR ISI                                                                                                          ii

BAB I        PENDAHULUAN                  ………………………………………………….. 1

  1. Latar Belakang                   ………………………………………………. 1
  2. Identifikasi Masalah                  ………………………………………..  4
  3. Rumusan Masalah                   …………………………………………… 4

BAB II       PEMBAHASAN                    …………………………………………………… 5

  1. Tinjauan Teoritis                   …………………………………………….. 5
  2. Kondisi Layanan Perpustakaan                  …………………………. 6
  3. Strategi Layanan Perpustakaan                …………………………… 8

BAB III     PENUTUP                …………………………………………………………….. 10

  1. Kesimpulan                 …………………………………………………… 10
  2. Saran                    …………………………………………………………. 11

DAFTAR PUSTAKA

BAB  I

P E N D A H U L U A N

  1. A.      Latar Belakang

Unit Perpustakaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang ada di Kampus Nusa Tenggara Barat merupakan bagian integral dari struktur organisasi yang langsung berada dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum. Tugas dan fungsinya melaksanakan organisasi perpustakaan pada Perguruan Tinggi, Khususnya Perguruan Tinggi Kedinasan dibawah Kementerian Dalam Negeri Repubklik Indonesia.

Berdasarkan Undang undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, bahwasannya ditinjau dari cakupan  layanan, maka Unit Perpustakaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat termasuk pada kategori sebagai perpustakaan Perguruan Tinggi, sehingga cakupan  layanannya yang pokok kepada civitas akademika (Praja / mahasiswa, dosen, pelatih, pegawai/karyawan/karyawati baik Aparatur Sipil Negara maupun Tenaga Kontrak) dan layanan tambahan yang bersifat insidensial / sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan lembaga serta mempunyai tugas untuk membangun budaya membaca dan kebiasaan belajar seumur hidup, khususnya dikalangan civitas akademika dan masyarakat umum.

Pelaksanaan tugas dan fungsi layanan perpustakaan tersebut sangat memerlukan daya dukung dari segi ketersediaan unsur-unsur perpustakaan ( gedung, tenaga teknis, pustakawan, koleksi, sarana dan prasarana ) yang memadai sebagaimana diamanatkan peraturan perundangan yang berlaku.

Perpustakaan Perguruan Tinggi merupakan tempat yang memiliki nilai sangat strategis, karena memberi peluang kepada kalangan civitas akademika lebih luas untuk memanfaatkannya sebagai sumber ilmu pengetahuan dan informasi keilmuan baik khusus maupun umum sesuai dengan perkembangan jaman.

Penyelenggaraan perpustakaan Perguruan Tinggi yang dapat berfungsi sebagai sumber belajar bermutu yang terjangkau oleh kalangan civitas akademika, telah terbukti diperlukan dalam upaya membangun budaya baca dan peradaban kampus yang bermartabat dan selalu mengikuti perkembangan/ peradaban informasi dan teknologi.

Perpustakaan Perguruan Tinggi didirikan untuk kepentingan umum (masyarakat) dan khususnya kalangan civitas akademika, berarti bahan bacaan/ koleksi perpustakaan maupun jenis layanan yang tersedia harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para pemustaka sesuai dengan kebutuhan informasi serta kegunaannya.

Khusus pada penulisan makalah ini, penulis membatasi pembahasan pada aspek layanan perpustakaan di Unit Perpustakaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat ditinjau dari ketersediaan sumber daya manusianya/ tenaga kepustakawanan yang melaksanakan pengelolaan perpustakaan (Tinjauan singkat).

  1. B.       Identifikasi Masalah

Memperhatikan keberadaan dan keberlangsungan layanan perpustakaan di Unit Perpustakaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi antara lain :

  1. Struktur kerja unit perpustakaan yang belum mencakup standar minimal sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
  2. Keterbatasan sumber daya manusia ( tenaga teknis perpustakaan dan pustakawan ). Dilihat dari kesenjangan jumlah tenaga perpustakaan dengan potensi pemustaka potensial.
  3. Sarana / prasarana yang memerlukan peningkatan, misalnya : Peralatan, rak-rak, dan lain sebagainya.
  4. Belum sepenuhnya mendapat alokasi layanan berbasis teknologi informasi.
  5. Masih terbatasnya koleksi bahan pustaka yang dimiliki dalam mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi.
  6. Belum ada kerjasama antar perpustakaan ditingkat lokal maupun regional.
  7. Terbatasnya alokasi anggaran untuk pengelolaan perpustakaan.
  8. Sistem dan metode layanan informasi masih terbatas dalam memanfaatkan Teknologi Informasi, software dan hardware.
  1. C.      Rumusan Masalah

Dari berbagai identifikasi permasalahan diatas, maka Penulis ingin melakukan pembatasan rumusan masalah khususnya pada bidang layanan perpustakaan di Unit Perpustakaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat dengan tinjauan singkat membahas masalah ketersediaan tenaga perpustakaan ( tenaga teknis perpustakaan dan pustakawan) yang mempengaruhi pelayanan informasi perpustakaan kepada civitas akademika ( Praja/ Mahasiswa, Pegawai / Aparatur Sipil Negera, Karyawan/Karyawati ) serta masyarakat umum sebagai Pemustaka.

BAB  II

P E M B A H A S A N

  1. A.      Tinjauan Teoritis

Layanan perpustakaan berarti penyediaan koleksi perpustakaan secara tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan pemustaka, baik yang bersifat perorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Tujuannya agar koleksi yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Salah satu ketentuan pada Pasal 14 Bab V, Undang undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, khusus layanan perpustakaan harus mengikuti beberapa ketentuan sebagai berikut :

  1. Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
  2. Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional pendidikan.
  3. Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
  4. Layanan perpustakaan dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
  5. Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
  6. Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerjasama perpustakaan, baik lokal, regional, nasional maupun internasional.
  7. Layanan perpustakaan secara terpadu dilaksanakan melalui jejaring telematika.

Dari tinjauan diatas, jelaslah bahwa layanan perpustakaan sangat tergantung salah satunya adalah sumber daya manusia atau tenaga pengelola perpustakaan, yaitu tenaga teknis perpustakaan dan pustakawan yang dimilikinya sesuai dengan kualifikasi yang cukup / standar minimal sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

  1. B.       Kondisi Layanan Perpustakaan

Unit Perpustakaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat dibentuk sejak tahun 2012 seiring dengan pembentukan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat, dengan struktur kerja sangat minimal dan sampai dengan penulisan ini baru memiliki sumber daya manusia sebagai pengelola perpustakaan, sebagai berikut :

-          Kepala Unit = 1 orang (PNS) merangkap Pustakawan

-          Pustakawan = 2 orang (PNS), dan

-          Tenaga harian lepas = 5 orang (non-PNS)

Memperhatikan kondisi sumber daya manusia atau tenaga teknis perpustakaan yang dimiliki saat ini, maka sangat terbatas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perpustakaan serta masih sangat jauh dari standar yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perpustakaan (Standar Nasional Perpustakaan), sehingga belum maksimal melaksanakan layanan sesuai standar minimal yang diharapkan.

Pemahaman para pemimpin lembaga Institut Pemerintahan Dalam Negeri secara berjenjang yang belum optimal memaknai perpustakaan secara utuh sebagai sumber informasi dan pembelajaran yang sangat strategis, baik bagi civitas akademika, Praja/Mahasiswa maupun masyarakat luas.

Dilihat dari sasaran pemustaka potensial yang ada secara internal di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat sampai dengan saat ini adalah :

-          Praja/Mahasiswa    = 200 orang

-          Dosen                                = 24 orang

-          Pelatih                               = 10 orang

-          Jabatan Struktural = 18 orang

-          Staf PNS                           = 8 orang

-          Tenaga harian lepas           = 40 orang

-          Tenaga kontrak lain           = 60 orang

Sementara pemustaka potensial secara eksternal kampus antara lain ; ada pondok pesantren, PAUD, Kelompok Bermain, Taman kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, pasar Renteng, RT/RW, Lingkungan masyarakat Kelurahan, Perumahan dinas, kompleks permukiman (BTN), kompleks perkantoran, dan lain sebagainya.

Dari sisi koleksi bahan pustaka yang telah dimiliki oleh Unit Perpustakaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat sebagai perpustakaan Perguruan Tinggi di era globaliasi informasi saat ini, boleh dibilang masih sangat terbatas. Dominan koleksinya adalah monograf (buku) dalam jumlah serta variasi judul yang juga masih sangat terbatas.

  1. C.      Strategi Layanan Perpustakaan

Memperhatikan hasil pengamatan singkat diatas, penulis memiliki pemikiran teoritis menyikapi keterbatasan sumber daya manusia pengelola perpustakaan (tenaga teknis perpustakaan dan pustakawan) pada Unit Perpustakaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat dalam konteks melaksanakan layanan perpustakaan adalah :

  1. Perencanaan, yaitu menyusun pola layanan prima yang berwawasan keilmuan sebagai pedoman pelaksanaan petugas perpustakaan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :
    1. Penerbitan acuan, pedoman, tata tertib dan standar operasional prosedur (SOP) mengenai layanan perpustakaan termasuk aturan main bagi pemustaka seperti tata tertib perpustakaan.
    2. Pembagian tugas layanan perpustakaan dengan membagi habis pekerjaan sesuai dengan jumlah tenaga perpustakaan yang dimiliki.
    3. Mengajukan usulan penambahan tenaga teknis perpustakaan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar layanan perpustakaan, baik melalui perpindahan PNS, alih status PNS maupun melalui perencanaan kuota rekrutmen CPNS.
  2. Pengorganisasian, yaitu optimalisasi tenaga perpustakaan yang dimiliki dengan membagi habis tugas serta fungsi layanan perpustakaan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :
    1. Melaksanakan rapat-rapat staf secara berkala dan insidentil mengenai pelaksanaan tugas yang diberikan kepada masing-masing tenaga perpustakaan.
    2. Melaksanakan bimbingan personal maupun bersama-sama kepada tenaga perpustakaan terhadap pembagian tugas layanan perpustakaan.
  3. Pengarahan, yaitu meningkatkan kualitas tenaga perpustakaan melalui kegiatan berikut :
    1. Mengikutsertakan tenaga perpustakaan pada kegiatan bimbingan teknis, diskusi, kursus singkat, diklat teknis, diklat penjenjangan, diklat penyetaraan, studi banding, dan sebagainya yang berkaitan dengan layanan perpustakaan.
    2. Memberikan penghargaan kepada tenaga perpustakaan yang memiliki kontribusi positif lebih dalam melaksanakan tugas layanan perpustakaan.
  4. Pengawasan, yaitu senantiasa melakukan pendekatan personal dan teknis atas pelaksanaan tugas para tenaga perpustakaan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan dengan melakukan kegiatan berikut :
    1. Melakukan evaluasi rutin dan berkala untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pembagian tugas layanan pada masing-masing tenaga perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang berlaku.
    2. Kemudian melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara berjenjang kepada pimpinan, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara rutin maupun berkala.

BAB  III

P E N U T U P

  1. A.      Kesimpulan

Dari uraian pembahasan mengenai pokok permasalahan tentang keterbatasan sumber daya manusia ( tenaga perpustakaan) yang mempunyai kualifikasi perpustakaan di Unit Perpustakaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat, penulis menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

  1. Tenaga perpustakaan berkualifikasi khusus ilmu perpustakaan, baik tenaga teknis perpustakaan maupun pustakawan yang cukup sebagai salah satu hal strategis yang harus dimiliki oleh perpustakaan dalam melaksanakan pengelolaan layanan perpustakaan, termasuk di Unit Perpustakaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat.
  2. Sangat diperlukan peningkatan kapasitas dan kemampuan setiap tenaga perpustakaan, sehingga memiliki kompetensi yang berkembang serta berorientasi pada kemajuan IPTEK, dengan mengikutsertakan pada kegiatan-kegiatan seperti : bimtek, seminar, diskusi, kursus singkat, diklat teknis, diklat penjenjangan, diklat penyetaraan, studi banding, dan sebagainya yang berkaitan dengan layanan perpustakaan.

 

  1. B.       S a r a n

 

Sebagai akhir dari penulisan makalah ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran tindak lanjut sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan dalam menyikapi permasalahan keterbatasan tenaga perpustakaan di Unit Perpustakaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat sebagai beriut :

  1. Melakukan penambahan tenaga teknis perpustakaan dan pustakawan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar layanan perpustakaan, baik melalui perpindahan PNS, alih status PNS maupun melalui perencanaan kuota rekrutmen CPNS.
  2. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga perpustakaan yang dimiliki untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan individunya melalui kegiatan-kegiatan antara lain : bimtek, seminar, diskusi, kursus singkat, diklat teknis, diklat penjenjangan, diklat penyetaraan, studi banding, dan sebagainya yang berkaitan dengan layanan perpustakaan.

Demikian penulisan makalah ini disampaikan, semoga bermanfaat bagi kemajuan penyelenggaraan perpustakaan, khususnya Unit Perpustakaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat. Terimakasih.

v  Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti.*****

DAFTAR PUSTAKA

 

Undang undang nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Keputusan Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;

Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2014 dan Nomor 32 Tahun 2014.

Standar Nasional Perpustakaan.

Layanan Perpustakaan : bahan ajar diklat calon pustakawan tingkat ahli / Drs. Yoyo Yahyono, SS.,M.Hum. ; disunting, Dra. Sri Sumekar,M.Si. . – Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2013.

May 08

PENELUSURAN INFORMASI DI PERPUSTAKAAN

PENELUSURAN INFORMASI

DI PERPUSTAKAAN

Oleh :

I Wayan Wijanaraga, AP.

(Pustakawan IPDN Kampus NTB)

  1. A.    Pengertian

Perpustakaan berkembang pesat dari waktu ke waktu menyesuaikan dengan perkembangan pola kehidupan masyarakat, kebutuhan, pengetahuan dan teknologi informasi. Perkembangan tersebut juga membawa dampak kepada pengelompokan perpustakaan berdasarkan pola-pola kehidupan dimaksud. Dilihat dari perkembangan teknologi informasinya, bahwa perpustakaan berkembang dari perpustakaan tradisional, semi-tradisiona Read the rest of this entry »

Aug 19

SAMBUT KEMERDEKAAN INDONESIA

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-71, jajaran Civitas Akdemika IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat mengadakan beberapa rangkaian kegiatan. Sebagaimana Surat Direktur Akademik IPDN Kampus NTB Nomor : 005/117/IPDN.27.1/2016 Tanggal 4 Agustus 2016 dalam bentuk lomba-lomba perorangan maupun beregu antar unit kerja yang berlangsung dari tanggal 5 s/d 12 Agustus 2016. Beragam jenis lomba yang diselenggarakan antara lain.

1. Lomba Makan Kerupuk

IMG_9542 IMG_9539

IMG_9532

Read the rest of this entry »

May 16

Upacara Bendera Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2016

Edaran Menkominfo

Older posts «